Find and Follow Us

Jumat, 15 November 2019 | 16:47 WIB

Pemerintah Diminta Perluas Layanan Kesehatan

Oleh : Dahlia Krisnamurti | Minggu, 16 September 2012 | 09:00 WIB
Pemerintah Diminta Perluas Layanan Kesehatan
Foto: Ilustrasi
facebook twitter

INILAH.COM,Jakarta - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah menunda penandatanganan besaran jaminan kesehatan bagi rakyat miskin sebesar Rp 22.000 per orang.

IDI tetap menuntut supaya dilibatkan dalam penentuan ongkos jasa bagi para dokter. Bahkan, IDI memberikan tiga usulan terkait pendanaan jaminan kesehatan.

Ketua Umum Pengurus Besar IDI Priyo Sidipratomo mengatakan, penambahan dana jaminan kesehatan bisa ditambah melalui pencabutan sebagian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sekitar Rp 60 triliun. Selama ini, subsidi BBM mencapai Rp 200 triliun.

Selain itu, pemerintah bisa menaikkan cukai rokok menjadi 100 persen. Hasil kenaikan cukai tersebut bisa digunakan untuk memperbesar pelayanan kesehatan bukan hanya untuk rakyat miskin, tetapi juga rakyat yang tidak miskin.

Jika pemerintah tidak bersedia mengambil dua jalan tersebut, IDI mengusulkan pemberlakuan cost sharing pada pasien. "Tapi kalau masyarakat disuruh cost sharing, pihak terdepan adalah dokter. Dokter akan banyak dikomplain dan menjadi sasaran kemarahan masyarakat," katanya di Jakarta.

Dia mengritik sikap pemerintah yang selalu beralasan tidak memiliki uang. Argumentasi ini tidak bisa diterima karena beberapa waktu lalu, pemerintah memberikan bantuan kepada dana moneter internasional (International Monetery Fund/IMF) sebesar US$ 1 miliar atau hampir setara dengan Rp 10 triliun.

"Kenapa bisa kasih uang sama IMF? Kenapa kita tidak sayang pada bangsa kita sendiri?" katanya.

Dia menjelaskan, IDI mendukung pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional. IDI pernah beberapa kali diundang dalam pertemuan. Namun, pertemuan itu belum pernah membicarakan soal tarif.

"Tiba-tiba beberapa minggu lalu ada pertemuan setingkat menteri memutuskan besaran premi untuk orang miskin Rp 22.000. Tinggal ditandatangani presiden," katanya. Padahal, IDI masih menggodok besaran tarif standar dan standar pelayanan primer.

Tarif standar tersebut diperlukan supaya tidak semua penyakit dibawa ke rumah sakit, melainkan bisa dituntaskan di pelayanan primer, seperti puskesmas.

Namun, jika standar tarifnya kecil dikhawatirkan akan banyak rujukan ke atas sehingga akan menimbulkan pemborosan. Oleh karena itu, dia minta kepada tim perumus untuk mengeluarkan rekomendasi yang sesuai tentang pembiayaan dokter.

Namun, jika pemerintah masih menutup mata pada usulan tersebut, dokter akan mogok. "Kalau negosiasi tidak bisa, mogok menjadi pilihan terakhir," ujarnya. Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) Marius Widjajarta menambahkan, dana kesehatan masyarakat bisa ditambah melalui pengurangan biaya perjalanan dinas kementerian.

Saat ini, anggaran perjalanan dinas kementerian mencapai Rp 21 triliun. "Itu sudah mendekati biaya BPJS yang Rp 25 triliun," katanya.

Sementara itu, Direktur ESDM PT Askes Zulfarman mengatakan, secara prinsip tidak akan ada perbedaan pelayanan. "Ini dinamika. Saya yakin pasti ada solusi," ujarnya.

Komentar

Embed Widget
x